1. OTONOMI
  2. REGULASI

Pemerintah Permudah Aturan Impor Limbah Non B3

Untuk dapat melakukan impor, perusahaan kini cukup memiliki Persetujuan Impor (PI).

Ilustrasi Kegiatan Ekspor Impor (poskotanews.com) ©2017 Otonomi.co.id
Editor : Arry Anggadha | Kamis, 02 Juni 2016 13:40

Otonomi.co.id - Pemerintah mempermudah bagi importir yang mau impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun (B3). Dalam ketentuan baru itu, importir hanya butuh mengantongi persetujuan impor saja.

Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31/M-DAG/ PER/ 5/2016. Kebijakan diteken Menteri Perdagangan Thomas T Lembong pada 9 Mei 2016.

Pemerintah beralasan, aturan impor terbaru ini dilakukan untuk menyederhanakan perizinan demi mendorong daya saing, seperti tertuang dalam Permendag sebelumnya.

Dalam aturan baru itu, impor limbah non B3 hanya dapat dilakukan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau tanda pengenal importir produsen.

Selain itu, sebelum melakukan impor, perusahaan itu harus memenuhi syarat yakni memiliki fasilitas pengelolaan sisa proses produksi yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan, fasilitas peleburan untuk limbah non B3 berupa sisa dan skrap logam; serta memiliki fasilitas pengolahan lanjutan untuk limbah non b3 selain sisa dan skrap logam.

Jika perusahaan pemilik tanda pengenal importir tak memiliki 3 fasilitas itu, maka mereka harus mengikuti aturan yang berlaku.

Namun, untuk dapat melakukan impor, perusahaan harus memiliki Persetujuan Impor (PI). Penerbitan PI ini di bawah kewenangan Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan.

Keputusan ini dinilai lebih ringkas dibanding aturan sebelumnya. Dalam Peraturan Menteri sebelumnya, importir limbah non B3 harus memiliki pengakuan sebagai importir produsen (IP).

Meski demikian, untuk mendapatkan persetujuan impor itu, pihak importir harus tetap melamporkan rekomendasi dari sejumlah pihak. Seperti Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian.
(Baca: Permendag Aturan Impor Limbah Non B3)

 

(AA)
NEXT: Pelaku Industri Mengeluh
  1. Regulasi
  2. Nasional
  3. Peraturan Menteri Perdagangan
KOMENTAR ANDA