1. OTONOMI
  2. REGULASI

Mendagri Hapus Ketentuan Soal Lingkungan dari Izin Gangguan di Daerah

Penghapusan ini dilakukan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif di setiap daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (setkab.go.id). ©2017 Otonomi.co.id Editor : Arry Anggadha | Rabu, 01 Juni 2016 13:39

Otonomi.co.id - Kementerian Dalam Negeri resmi menghapus aturan mengenai masalah lingkungan dari izin gangguan di daerah. Penghapusan ini dilakukan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif di setiap daerah.

Dikutip dari laman Setkab, perubahan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Dalam aturan sebelumnya, ketentuan mengenai masalah lingkungan diatur dalam Pasal 3 ayat (1)a Permendagri Nomor 27 Tahun 2009. Kini aturan tersebut menjadi: kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari: b. Sosial kemasyarakatan, dan c. ekonomi.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga menghapus ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 27 Tahun 2009. Jika semula berbunyi: "Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan".

Melalui Permen itu juga, Mendagri kini mewajibkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi wajib memiliki Izin Gangguan Daerah. Izin tersebut merupakan kewenangan Bupati/Walikota, kecuali untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewenangan pemberian izin itu ada pada Gubernur (Pasal 7 ayat 1,2 Permendagri nomor 27 Tahun 2009). Selengkapnya baca di sini.(ary/poy)

(AA)
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri
  2. Tjahjo Kumolo
  3. Menteri Dalam Negeri
KOMENTAR ANDA