1. OTONOMI
  2. REGULASI

Mendagri Akui Penerapan Undang-Undang Pemda Belum Efektif

Tjahjo mengakui memang terjadi penarikan sejumlah kewenangan yang tadinya digenggam kabupaten dan kota ke tangan provinsi.

Wapres didampingi Mendagri Thahjo Kumolo serta menteri terkait dan para pimpinan pemerintah kabupaten/kota berbincang dalam rapat sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, di Istana Wapres, Jakarta. (Apkasi.org). ©2017 Otonomi.co.id Editor : Edy | Kamis, 09 Juni 2016 15:46

Otonomi.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui implementasi Undang-Undang (UU) tentang Pemerintah Daerah (Pemda) belum efektif. Masih banyak aturan teknis yang merupakan mandat dari UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda belum disahkan.

Padahal, paling lambat 2 Oktober 2016, pemerintah harusnya sudah membuat dan mengesahkan peraturan pemerintah yang merupakan mandat dari UU Pemda.

Namun, karena belum juga UU tersebut dioperasionalkan, para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Demikian menurut laman resmi Apkasi, Kamis, 9 Juni 2016.

“Padahal, niat dari peraturan ini memang baik untuk mempersatukan dan memperkokoh NKRI. Tetapi implikasi yang ditangkap daerah berbeda. Sebab semua urusan pemerintahan malah diatur kembali pemerintah pusat,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016.

Dalam beleid tentang Pemda, kata Tjahjo, memang terjadi penarikan sejumlah kewenangan yang tadinya digenggam kabupaten dan kota ke tangan provinsi. Kewenangan seperti perizinan tambang, kelautan, reboisasi dan pendidikan ditarik dari tangan bupati dan wali kota.

“Memang ada yang berlatar belakang politis, tetapi ada juga yang perlu sosialisasi penjelasan detailnya, karena ini menyangkut PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemda,” katanya.

Penarikan kewenangan itu yang memicu protes dari para kepala daerah di kabupaten dan kota. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menggugat itu ke MK.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, kata Tjahjo, sudah mengajukan rencana revisi UU Pemda. Bahkan, itu sudah diajukan ke Badan Legislasi (Baleg). Tetapi memang revisi tak mungkin dilakukan tahun ini.

“Sekarang pemerintah masih memprioritaskan UU ASN (Apatur Sipil Negara). Soalnya ini terkait diskresi pimpinan pejabat tinggi negara dan daerah,” kata dia.

Menurut Tjahjo, UU ASN perlu direvisi. Sebab jika mengacu pada ketentuan sekarang yang terkait dalam UU ASN, presiden sekali pun tak punya kewenangan melakukan diskresi. Khususnya dalam pengangkatan pejabat. Semua harus lewat seleksi.

“Ya, kalau harus melalui tes dan seleksi ASN, tak selalu menjamin orang tersebut memiliki kompetensi yang sesuai di bidangnya,” ujar mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.

Sentralisasi

Sebelumnya, kuasa hukum Apkasi, Andi Syafrani, mengatakan pengalihan kewenangan bupati seperti yang diatur dalam UU Pemda, adalah bentuk lain dari sentralisasi. Dan dengan ketentuan itu sama saja semangat otonomi dihilangkan.

“Ketentuan pengalihan kewenangan seperti perizinan, sama saja menghilangkan semangat otonomi yang titik tekannya ada di kabupaten atau kota,” kata Andi.

Maka, kata Andi, para bupati yang terhimpun dalam Apkasi, sepakat untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap UU 23/2014. Ada sekitar 12 pasal yang termuat dalam UU Pemda yang digugat.

Menurut dia, ketentuan di 12 pasal itu menyalahi konstitusi yang dengan tegas menyatakan otonomi titik tekannya ada di kabupaten dan kota.

“Intinya kita minta pembagian kewenangan urusan pusat, provinsi dan kabupaten atau kota dikembalikan sesuai konstitusi,” katanya.

Apkasi berpandangan UU Pemda yang baru telah membonsai kewenangan daerah kabupaten atau kota dengan radikal. Pengalihan kewenangan yang ada dalam UU Pemda, menempatkan kabupaten serta kota hanya seperti daerah administrasi kecamatan yang tidak punya wewenang sama sekali di daerahnya. (poy)

(E)
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri
  2. Apkasi
KOMENTAR ANDA