1. OTONOMI
  2. RAGAM

Mengapa Soeharto 'Terapkan' Sistem Otoriter Saat Jadi Presiden?

Tahun awal pemerintahan Soeharto, kebijakan yang dikeluarkannya masih dapat diterima masyarakat.

BJ Habibie dan Soeharto (merdeka/soeharto.co). ©2017 Otonomi.co.id Reporter : Stella Maris | Jum'at, 19 Mei 2017 19:09

Otonomi.co.id - Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dalam kurun waktu itu, pola pemerintahannya dinilai masyarakat sangat otoriter, salah satu contohnya adalah kebebasan individu yang dibatasi.

Dalam buku Detik-Detik yang Menentukan karya BJ Habibie dijelaskan, sebenarnya penerapan sistem otoriter sudah berlangsung sejak rezim Soekarno.

Saat itu keadaan masyarakat Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan, tidak memiliki aparatur atau lembaga administrasi, dan birokrat yang dapat diandalkan. Kepemimpinan yang sifatnya otoriter harus diaplikasikan, untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa Indonesia.

Sistem kepemimpinan itu terus berlangsung selama tiga dasawarsa dan untuk pertama kalinya sejak 1968, Indonesia mampu menciptakan dan menerapkan program pembangunan yang berlanjutan.

Tahun awal pemerintahan Soeharto, kebijakan yang dikeluarkannya masih dapat diterima masyarakat. Meskipun praktik otoriter diwarnai dengan peran dominan militer, selain sebagai alat pertahanan negara, mereka juga bermain di bidang politik.

Melihat kondisi itu, mengapa masyarakat tetap 'bertahan' dalam sistem otoriter hingga puluhan  tahun? Habibie berpendapat, saat itu lebih dari 95 persen penduduk Indonesia masih buta huruf dibanding sekarang.

Masyarakat Indonesia saat itu lebih menitikberatkan pada kebutuhan dasarnya, seperti makanan bergizi, air minum, perawatan kesehatan, dan lapangan pekerjaan, dibandingkan pendidikan.

Nah seiring perkembangan zaman, sistem pendidikan dibangun lebih baik dan berhasil menembus semua kalangan masyarakat. Ketersediaan prasarana dan informasi pun terus berkembang, hingga Indonesia berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 

Sampai akhirnya terjadi krisis ekonomi yang menimpa warga di Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada 1997. Indonesia kembali melarat, ditambah kebebasan berpendapat mereka direnggut. Faktanya, sejak rezim Soeharto, tak ada masyarakat yang boleh mengkritik sistem pemerintahannya.

Namun kesadaran hak asasi manusia (HAM) mengenai sistem informasi makin sempurna, membuat rakyat sadar bahwa kebebasan dan kemerdekaan mereka belum dapat dinikmati secara utuh. Pemerintah melalui sistem otoriternya tak lagi didengar bahkan dipercaya masyarakat.

Masyarakat melalui gerakan dan tuntutannya, sudah tidak sabar menantikan kebebasan secara total. Kondisi itulah yang mencetuskanlahirnya demonstrasi dari sejumlah masyarakat, termasuk para mahasiswa, pecahnya insiden Mei 1998, hingga lengsernya Soeharto. (poy)

PILIHAN EDITOR

(SM/SM)
  1. Ragam
  2. Soeharto
  3. Presiden Soeharto
  4. Presiden Indonesia
  5. Tragedi Mei 1998
KOMENTAR ANDA