1. OTONOMI
  2. NEWS

Soal Arahan PNS Ikut HTI Harus Dipecat, Ini Kata Gubernur Zumi Zola

Setelah diterbitkannya Perppu Ormas, di Jambi sempat sedikit terjadi salah tafsir di masyarakat.

Gubernur Jambi Zumi Zola di Grand Sahid Jaya, Jakarta (Otonomi.co.id/Randi). ©2017 Otonomi.co.id Reporter : Rohimat Nurbaya | Kamis, 27 Juli 2017 15:32

Otonomi.co.id - Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menuai pro dan kontra.

Ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan itu, terutama berkaitan dengan dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas itu dianggap bertolak belakang dengan Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kebijakan Perppu Ormas itu dikeluarkan semata-mata hanya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Untuk yang tidak setuju silakan melalui jalur hukum. Karena ini negara hukum, ini proses demokrasi," kata Jokowi usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VIII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2017 di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis 27 Juli 2017.

Ternyata, apa yang terjadi di pusat berpengaruh juga pada kondisi di daerah, salah satunya di Jambi. Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan di daerahnya sempat terjadi salah tafsir terhadap Perppu Ormas. Namun dia memastikan di Jambi tidak ada masalah.

"Sempat ada sedikit konflik antar agama, tetapi hanya salah paham, Forkominda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) turun bersama, semua tak masalah. Itu hanya imbas Jakarta saja," kata Zumi Zola usai menghadiri acara yang sama dengan Jokowi.

Sementara mengenai adanya arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur apabila ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi anggota HTI harus dipecat, Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah mengikuti arahan itu.

Kata Zumi Zola, Pemerintan Provinsi Bengkulu melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sudah berkomunikasi terkait arahan dari pemerintah pusat tersebut. "Arahan dari pusat seperti apa yang harus kita patuhi, tentu kita komunikasikan dengan teman-teman di sana (Pemerintah Provinsi Bengkulu)," ucap dia. (poy)

PILIHAN EDITOR

(RN/RN)
  1. Jambi
  2. Jokowi
  3. Presiden Jokowi
  4. Zumi Zola
  5. PNS
  6. Nasional
  7. HTI
  8. Perppu Ormas
KOMENTAR ANDA