1. OTONOMI
  2. NEWS

Pemkab Purbalingga Sediakan Rumah Murah, Ini Syaratnya

Rumah yang dibangun tipe 36/72 sebanyak 157 unit. Sedang perumahan ‘Green Kanaya’ di Desa Karangpule, sebanyak 60 unit tipe 34/72.

Ilustrasi perumahan rakyat (Setkab.go.id). ©2017 Otonomi.co.id Reporter : Dian Rosalina | Jum'at, 19 Mei 2017 18:32

Otonomi.co.id - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sedang menyiapkan sebanyak 217 rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp4 juta. Rencananya rumah tersebut disebar di dua kecamatan kabupaten Purbalingga.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga Zainal Abidin mengatakan, dua kecamatan tersebut antara lain kecamatan Kemangkon di Desa Jetis sebanyak 157 unit, dan kecamatan Pedamara di Desa Karangpule sebanyak 60 unit. Harga yang dipatok oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan batasan tertinggi Rp123 juta.

"Program sejuta rumah untuk MBR ini melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang pengelolaannya dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR," kata Zainal yang dikutip dari Merdeka.com, Jumat 19 Mei 2017.

Dia mengatakan, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar warga yang memiliki keterbatasan daya beli mampu membeli rumah dengan dukungan pemerintah.

Zainal menambahkan, perumahan bersubsidi yang dibangun yakni Taman Edelweiss di Desa Jetis, Kemangkon dengan pengembang PT Agung Sejahtera Angkasa. Rumah yang dibangun tipe 36/72 sebanyak 157 unit. Sedang perumahan ‘Green Kanaya’ di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara sebanyak 60 unit tipe 34/72 dengan pengembang PT Saka Qinarya.

Syarat mendapatkannya

Untuk mendapatkan rumah tersebut, Zainal menjelaskan ada beberapa syarat untuk mengajukan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera FLPP. Di antaranya Warga Negara Indonesia dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp4 juta. Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan penghasilan yang diketahui pimpinan instansi atau Kepala Desa dan kelurahan.

"Pemohon dan pasangan juga belum memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat atau instansi tempatnya bekerja. Pemohon belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah," kata dia.

Syarat lainnya yang harus dimiliki pemohon adalah kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemohon juga diwajibkan menyerahkan fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi. (dwq)

PILIHAN EDITOR

(DR/DR)
  1. Jawa Tengah
  2. Kabupaten Purbalingga
  3. Perumahan Rakyat
  4. Perumahan Bersubsidi
KOMENTAR ANDA
OTONOMI DAERAH
TERPOPULER
Nasional