1. OTONOMI
  2. NEWS

Menkumham Akui Ada Pemerasan di Lapas Sialang Bungkuk

Secara khusus, Yasonna menyampaikan Rutan Sialang Bungkuk ini memang memiliki banyak persoalan.

Menkumham Yasonna Laoly mengunjungi Rutan di Pekanbaru (riauprov.go.id). ©2017 Otonomi.co.id Reporter : Rikko Ramadhana | Senin, 08 Mei 2017 17:51

Otonomi.co.id - Paska kaburnya 448 tahanan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru Riau Jumat lalu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly mengunjungi lapas tersebut. Menkumham menilai,  ada sejumlah persoalan serius terjadi pada rutan tersebut.

Hal itu ia ketahui setelah melakukan dialog dengan beberapa penghuni rutan tersebut. Yasonna pun meminta kepada pihak kepolisian dan tim saber pungli untuk berperan aktif memerangi pemerasan yang dilakukan petugas dan pejabat rutan tersebut. 

"Betul-betul ada perbuatan yang tak bertanggung jawab. Ada pemerasan, sengaja suatu ruangan dibuat padat untuk dijadikan pemerasan," ujar Yasonna dikutip laman riauprov.go.id Senin 8 Mei 2017.

Selain itu, ia juga telah meminta Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain dan jajaran terkait untuk melakukan penyelidikan, dugaan pungli dan pemerasan terhadap para napi yang dilakukan oleh petugas dan pejabat. Yasonna juga meminta Kapolda untuk tidak menindak secara administratif, melainkan memidanakan petugas yang terbukti melakukan pungli itu.

"Kita tidak ada toleransi terhadap pemerasan ini," tegas Yassona.

Baca : Tahanan Kabur di Rutan Pekanbaru

Hal itu menurutnya dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pejabat dan petugas yang melakukan pungli. Yasonna juga menginstrusikan kepada seluruh Kepala Rutan se-Indonesia untuk mengevaluasi kondisi bangunan seperti sistem pengamanan lapas.

"Periksa ulang lagi itu jumlah KPLP, periksa pengamanan. Saya akan membentuk tim dan rapat seluruh jajaran,"ujarnya.

Secara khusus, Yasonna menyampaikan Rutan Sialang Bungkuk ini memang memiliki banyak persoalan. Salah satunya yakni kondisi rutan yang sangat tidak layak dimana kapasitas 300 orang namun diisi oleh 1.800 orang. Yasonna mengakui persoalan seperti ini kerap terjadi di seluruh lapas di Indonesia.

"Artinya over kapasitas 600 persen, tapi ini tidak bisa jadi alasan. Harus ada solusi untuk ini, makanya kita akan bahas ini bersama tim," tuturnya. (dwq)

PILIHAN EDITOR

(RR/RR)
  1. Riau
  2. Pekanbaru
  3. NEWS
  4. Nasional
KOMENTAR ANDA
OTONOMI DAERAH
TERPOPULER
Nasional