1. OTONOMI
  2. NEWS

Mendagri Beberkan Alasan Pemerintah Tunda Pembentukan Otonomi Baru

"Itu contoh-contoh dalam proses pemekaran. Orang hanya ingin jadi kepala tikus dibanding buntut gajah,” tambah dia.

Mendagri Tjahjo Kumolo (kemendagri). ©2017 Otonomi.co.id Reporter : Rikko Ramadhana | Jum'at, 04 Agustus 2017 11:32

Otonomi.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan alasan pemerintah melakukan moratorium untuk membentuk daerah otonomi baru. Pembentukan daerah otonomi baru, menurutnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan anggaran negara.

Tjahjo mengatakan, usulan dari DPD tentang pembentukan DOB secara bertahap mulai dari lima hingga 10 daerah akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Hal tersebut akan membuat daerah lainnya iri. Terlebih, satu daerah memerlukan empat kali tahun anggaran per satu tahun anggarannya minimal Rp 100 miliar.

“Maka supaya program strategis pusat bisa berjalan maka saya meminta maaf untuk 5 tahun ini kita stop dulu. Nanti jika melihat perkembangan perekonomian dari menteri keuangan cukup bagus saya kira bisa, karena itu hak,” tegas Tjahjo dikutip dari kemendagri.go.id Jumat 4 Agustus 2017.

Tjahjo menambahkan saat ini anggaran pemerintah fokus untuk pembiayaan infrastruktur pembangunan. DOB akan dilakukan jika keuangan pemerintah telah memadai. Perlu diketahui, dalam pembentukan DOB anggaran juga harus dikeluarkan untuk membangun sarana, prasarana dan infrastruktur yang akan menunjang DOB tersebut.

“Daerah yang sudah dimekarkan sebelumnya saja belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Masih banyak dari daerah tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” tambah dia.

Tjahjo mengatakan, pihaknya masih menunda usulan 314 daerah pemekaran. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir ini ia menyebut ada Kabupaten yang memiliki 10 ribu penduduk belum bisa menentukan dimana ibu kota kabupatennya.

“Terus keputusannya, mereka minta dibagi dua saja. Jadi minta lagi ada pemekaran, bahkan dengan jumlah penduduk tersebut, mereka minta kewenangan sebagaimana daerah yang penduduknya di atas 3 juta orang," ujarnya.

Selain itu, Tjahjo juga menyebut ada daerah yang hanya memiliki satu Komando Distrik Militer (Kodim) yang memimpin enam kabupaten kota. Begitu juga kantor Polresnya. Sama halnnya di NTT, dia menjelaskan, dulu pernah ada Kejaksaan Negeri yang hanya ditempati Kajari dan sopirnya.

"Itu contoh-contoh dalam proses pemekaran. Orang hanya ingin jadi kepala tikus dibanding buntut gajah,” tambah dia. (dwq)

PILIHAN EDITOR

(RR/RR)
  1. Tjahjo Kumolo
  2. Nasional
  3. Kemendagri
  4. NEWS
  5. Otonomi Daerah
KOMENTAR ANDA