1. OTONOMI
  2. NEWS

KPK Tetapkan Ketua DPR Setya Novanto Tersangka Korupsi e-KTP

Penetapan SN sebagai tersangka setelah KPK mengantongi dua alat bukti.

Ketua DPR Setya Novanto (Merdeka.com). ©2017 Otonomi.co.id Editor : Dwifantya Aquina | Senin, 17 Juli 2017 19:29

Otonomi.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan SN diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya. SN pun diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan e-KTP.

"KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP," kata Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Senin 17 Juli 2017.

Agus menambahkan, penetapan SN sebagai tersangka setelah KPK mengantongi dua alat bukti. Salah satunya yakni setelah KPK mencermati persidangan kasus ini dengan terdakwa Sugiharto dan Irman.

"Ada bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka baru," ujar Agus.

Diketahui, nama Setya Novanto pernah tersebut dalam surat dakwaan kasus kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang menghadirkan terdakwa Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto, eks ketua panitia lelang proyek e-KTP. Ia disebut bersama-sama dengan enam orang lainnya termasuk dua terdakwa e-KTP.

Dalam surat dakwaan untuk dua terdakwa Sugiharto dan Irman disebutkan, Setya Novanto bersama-sama melakukan korupsi dengan Irman dan Sugiharto, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Peran Novanto dibeberkan jaksa KPK untuk mendorong fraksi-fraksi di DPR agar mendukung proyek itu.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaannya bahkan menyebut Novanto bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong telah meminta jatah Rp574 miliar.

Sumber: Merdeka.com

PILIHAN EDITOR

(DA)
  1. KPK
  2. Komisi Pemberantasan Korupsi
  3. Kasus Korupsi e-KTP
  4. Korupsi e-KTP
KOMENTAR ANDA