1. OTONOMI
  2. NEWS

Kemenkeu Sebut Masih Ada Rp160 Miliar Dana Desa yang Belum Terserap

hingga Juli 2017 dana desa yang telah cair mencapai Rp35,8 triliun.

Dana desa (jeparakab). ©2017 Otonomi.co.id Reporter : Rikko Ramadhana | Jum'at, 04 Agustus 2017 15:51

Otonomi.co.id - Kementerian Keuangan menyebutkan banhwa anggaran dana desa tahap pertama yang belum terserap sebesar Rp160 miliar.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, dana desa tahap pertama untuk tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp36 triliun atau sekitar 60 persen dari total anggaran. Namun, hingga Juli 2017 dana desa yang telah cair mencapai Rp35,8 triliun.

"Masih ada Rp160 miliar yang kemudian sampai akhir Juli 2017 belum bisa terserap," kata Boediarso dikutip dari jpp.go.id, Jumat 4 Agustus 2017.

Ia mengatakan, dana desa yang belum terserap itu disebabkan tersedianya sisa anggaran dana desa tahun 2016 di rekening kas umum daerah yang tidak digunakan sampai batas waktu 31 Juli 2017.

Boediarso memprediksi ada 74.910 desa dari 74.954 jumlah desa yang telah melakukan penyerapan anggaran dana desa sebesar 100 persen. "Artinya daerah tidak bisa menerima dana desa Rp160 miliar di 44 desa. Itu ya kesalahannya daerah," ujar dia.

Dua tahap

Boediarso menyebut penyaluran dana desa terbagi dalam dua tahapan yakni tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen dari total anggaran. Penyaluran dana desa ini berbasis kinerja pelaksanaan dengan melihat penyerapan dan capaian hasil.

Syarat yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap pertama yaitu peraturan daerah mengenai anggaran daerah yang memuat alokasi dana desa, peraturan bupati atau wali kota mengenai rincinan dana desa, laporan penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, dan aturan konsolidasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya. "Itu merupakan dokumen otorisasi anggaran sebagai dasar penyaluran dana desa," kata Boediarso.

Sementara untuk penyaluran dana desa tahap kedua akan dilaksanakan mulai minggu kedua Agustus ini.

Untuk penyaluran tahap dua ini, setiap desa harus mematuhi aturan seperti penyaluran dari rekening kas daerah ke rekening kas desa sudah 90 persen, dana di rekening kas desa sebanyak 70 persen harus sudah direalisir untuk berbagai kegiatan di desa, dan dana tersebut juga harus sudah digunakan minimal 50 persen.

"Kalau misalnya jalan mau dibangun lima kilometer, paling tidak 2,5 kilometer sudah dikerjakan. Syarat ini sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana daerah," kata Boediarso.

Menurut dia, jika daerah yang dana desa tahap pertamanya sudah hangus maka tidak bisa melanjutkan untuk pencairan ke tahap kedua. Daerah tersebut harus menunggu peridoe selanjutnya. (poy)

 

PILIHAN EDITOR

(RR/RR)
  1. Nasional
  2. Dana Desa
  3. NEWS
  4. Kemenkeu
KOMENTAR ANDA