1. OTONOMI
  2. NEWS

Cabup Tunggal Ditangkap KPK, Mendagri: Tak Ganggu Pilkada Buton

Mendagri menilai, pemilih di Buton tetap bisa mengikuti Pilkada Serentak 2017 pada 15 Februari mendatang.

Mendagri Tjahjo Kumolo (kemendagri.go.id). ©2017 Otonomi.co.id Reporter : Nur Chandra Laksana | Selasa, 31 Januari 2017 11:01

Otonomi.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan kasus yang menimpa Calon Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Saimun. Namun, kata Tjahjo, Samsu Saimun tidak bisa langsung dicoret begitu saja dari bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Buton.

"Dia ini kan calon tunggal. Memang dia ditahan. Tapi kan tidak bisa serta-merta dicabut, dicoret. Kan enggak mungkin," ujar Tjahjo saat ditemui tim Otonomi.co.id, Senin 30 Januari 2017.

Menurutnya, pemilih tetap di Buton masih bisa memilih secara normal karena masih ada Calon Wakil Bupati La Bakry. "Kalau memang masyarakat mau nyoblos, ya cobloslah wakilnya," jelasnya.

Selain itu, dia memiliki solusi lain. Bagi mereka yang tidak ingin memilih paslon tersebut, mereka bisa memilih kotak kosong di sebelah foto Samsu Umar-La Bakry. Tjahjo menegaskan bahwa hal itu dijamin undang-undang. 

"Aturan seperti itu. Jika suara kotak kosong lebih banyak dari suara pasangan calon tunggal, maka pilkada dianggap batal dan dilakukan pilkada ulang," kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati nonaktif Buton, Sulawesi Tenggara Samsu Umar Abdul Saimun di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu, 25 Januari lalu. Penangkapan dilakukan setelah yang bersangkutan mangkir tiga kali dari panggilan pemeriksaan lembaga antirasuah itu.

Samsu ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Buton tahun 2011 di MK.

Dalam sidang perkara Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 Maret 2014, Samsu Umar mengaku mengirim uang Rp1 miliar ke CV Ratu Samagat, perusahaan milik Ratu Rita, istri Akil. Pemberian uang itu terjadi tahun 2012 saat Akil masih menjadi hakim di MK. (ita)

PILIHAN EDITOR

(NCL/NCL)
  1. Nasional
  2. Kemendagri
  3. Pilkada Serentak 2017
KOMENTAR ANDA