1. OTONOMI
  2. NEWS

Kejar Target Tunggakan Pajak Reklame, BPKAD Yogyakarta Lakukan Ini

Tunggakan pajak reklame sebesar Rp953 juta tersebut menjadi penyebab target pajak reklame 2016 tidak tercapai.

Ilustrasi reklame (kr.jogja.com). ©2017 Otonomi.co.id Reporter : Albert Randy | Senin, 20 Maret 2017 20:01

Otonomi.co.id - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta berkomitmen untuk mengejar tunggakan pajak reklame sebesar Rp953 juta. Tunggakan tersebut menjadi penyebab target pajak reklame 2016 tidak tercapai.

Hingga kini, total target pendapatan pajak reklame sebesar Rp5,6 miliar, realisasi hingga akhir tahun kemarin hanya 64,6 persen atau Rp3,6 miliar.

"Seluruh data yang belum tertagih sudah kami miliki termasuk rekomendasi dari BPK RI yang akan terus kami tagih ke wajib pajak," kata Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Kadri Renggono, seperti dikutip dari krjogja.com, Senin 20 Maret 2017.

Khusus yang menjadi temuan BPK, Kadri menyebut ada 13 titik dengan delapan wajib pajak. Enam di antaranya bahkan sudah menyatakan kesediaan untuk melunasi kurang bayar atau tunggakan. Bahkan dua penyelenggara sudah menyetor ke kas daerah dengan total anggaran sekitar Rp350 juta.

Kadri menjelaskan bahwa pihaknya memang sempat tidak memungut pajak di 13 titik reklame yang menjadi temuan BPK. Hal itu karena terjadi masa transisi regulasi penyelenggaraan reklame yang baru yaitu Perda 2/2015.

Dalam aturan tersebut, diisyaratkan setiap reklame berukuran besar atau di atas 24 meter persegi wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) konstruksi reklame dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Sedangkan aturan yang lama, penyelenggara reklame tidak perlu mengantongi IMB.

PILIHAN EDITOR

(AR/AR)
  1. Yogyakarta
  2. Daerah Istimewa Yogyakarta
  3. NEWS
KOMENTAR ANDA