1. OTONOMI
  2. NEWS

Bangun Objek Wisata Mangrove, Pemkot Semarang Siapkan Rp13 Miliar

Dana itu disiapkan untuk pembebasan lahan tersebut.

Ilustrasi penanaman mangrove di pesisir pantai (Beritajateng.net). ©2017 Otonomi.co.id Reporter : Rizki Astuti | Selasa, 31 Januari 2017 17:51

Otonomi.co.id - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Jawa Tengah akan membangun objek wisata pantai mangrove.  Objek wisata itu dibangun di lahan seluas 10 hektare di kawasan pesisir Pantai Trimulyo, Kecamatan Genuk.

Kadispudbar, Masdiana Safitri, menjelaskan Pemerintah Kota Semarang sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp13 miliar untuk pembebasan lahan tersebut. Nantinya, di kawasan itu akan dibangun destinasi wisata pantai lengkap dengan hutan mangrove sebagai ekowisata.

Di kawasan itu, katanya, sudah terdapat hutan mangrove. Namun lahannya milik warga sekitar, sehingga tentu Pemkot Semarang harus membebaskan lahan tersebut terlebih dahulu sebelum membuatnya menjadi destinasi wisata.

"Harus diakui, kita miskin destinasi wisata pantai. Keberadaan ekowisata di Trimulyo Genuk, akan menambah salah satu destinasi wisata milik Pemkot Semarang," ujar Masdiana yang dikutip dari Beritajateng.net, Selasa 31 Januari 2016.

Masdiana mengatakan pihaknya sedang menyiapkan dokumen guna membebaskan lahan yang rata-rata sudah digunakan warga untuk tambak. Setelah itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang untuk kemudian membentuk Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

Sementara itu, Kabid Industri Pariwisata Disbudpar, Samsul Bahri Siregar menambahkan jika proses pembebasan lahan akan ditindaklanjut dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Larap. Namun masih ada sedikit persoalan dimana dalam amanah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), muncul dua pengerjaan.

"Pertama berbunyi penyusunan Kampung Wisata Trimulyo yang kedua mencamtumkan adanya pemukiman. Ini harus satu suara dulu, baru kami tindaklanjuti. Minggu depan kami akan menghadap Walikota Semarang untuk meminta petunjuk mengenai adanya dualism amanah RTRW tersebut," jelasnya.

Kendati demikian dipastikannya proses pembebasan lahan, DED dan Larap akan rampung tahun ini. Sehingga 2018 proses pengerjaan fisik sudah dapat dilakukan.

PILIHAN EDITOR

(RA/RA)
  1. Jawa Tengah
  2. Semarang
KOMENTAR ANDA