1. OTONOMI
  2. KOMODITAS

Harga Garam Mahal, Ini Langkah yang Ditempuh Pemerintah Jokowi

Dia juga mengaku siap langsung mengonfirmasi kepada menteri yang bersangkutan dengan garam.

Ilustrasi tambak garam (merdeka.com). ©2017 Otonomi.co.id Reporter : Rohimat Nurbaya | Kamis, 27 Juli 2017 18:30

Otonomi.co.id - Harga garam di beberapa daerah melonjak. Penyebabnya diduga akibat kurangnya stok. Kelangkaan garam saat ini disebabkan petani garam di beberapa daerah belum melakukan panen. Kemudian faktor lainnya, karena iklim dan cuaca yang kurang baik.

Terkait mahalnya salah satu kebutuhan pokok masyarakat ini, Presiden Joko Widodo akan segera bertindak. Dia juga mengaku siap langsung mengonfirmasi kepada menteri yang bersangkutan dengan garam, salah satunya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

"Sekarang saya cek langsung ke beberapa menteri, termasuk menteri BUMN terkait PT Garam," kata Jokowi usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Kamis 27 Juli 2017.

Jokowi mengaku akan segera memecahkan masalah garam dari hulu ke hilir, mulai dari pasokan hingga distribusi. Menurut dia, dalam Rakornas TPID ada beberapa kepala daerah, termasuk beberapa bupati yang mengeluhkan mahalnya harga garam ini.

Sebagai contoh misalnya harga garam di Boyolali, Jawa Tengah di mana harga garam konsumsi naik hingga tiga kali lipat. Harga garam dapur yang tadinya Rp8 ribu untuk 10 bungkus, pekan ini melonjak hingga Rp23 ribu untuk 10 bungkus.

Jokowi menduga masalah cuaca juga ikut andil dalam melonjaknya harga garam ini. "Kita ingat kan bahwa hujan sekarang ini agak mundur ya sehingga produksi garam di petani, suplainya turun juga," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, selama garam mengalami kelangkaan, dia akan menyarankan PT Garam untuk impor saja.

"Selama musim panen petani belum ada, kita akan minta PT Garam untuk impor lagi. Itu saja," kaka Susi usai menghadiri acara yang sama.

Namun, kata Susi, tidak semua jenis garam akan diimpor. Nantinya yang impor hanya garam untuk garam konsumsi masyarakat saja.

"Kan aturan untuk bantu petani, jadi mengatur masa impor. Ya industri urusan perdagangan. Kita mengatur yang konsumsi," ucap dia.

Namun Susi belum menghitung kuota garam konsumsi yang saat ini dibutuhkan masyarat. Nantinya hitungan detailnya akan dilakukan oleh direktorat jenderal terkait di kementerian yang dipimpinnya.

"Kalau tidak salah kebutuhan garam konsumsi 2,7 juta ton. Kita tidak tahu kapan petani bisa mulai panen. Nanti kami atur," ujar Susi. (poy)

PILIHAN EDITOR

(RN/RN)
  1. Jokowi
  2. Presiden Jokowi
  3. Garam
  4. Harga Garam
  5. Nasional
KOMENTAR ANDA