Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

by -783 views
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Sumber: wallstreetmojo.com

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil otoritas moneter untuk memengaruhi .lumlah uang yang beredar dan daya beli uang.

Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi, stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Ada dua jenls kebijakan moneter, yaitu tight money policy (kebilakan uang ketat) dan easy money policy (kebijakan uang longgar). Light money policy adalah kebilakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual SBl, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian Easy money policy adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga (kebijakan diskonto), pembelian surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka), penurunan cadangan kas (kebijakan cash ratio), dan kelonggaran pemberian kredit.

Agar tujuan kebijakan moneter dapat teicapai, bank sentral menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter, seperti kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral, dan kebijakan cadangan kas.

  1. Kebijakan operasi pasar terbuka (open market operation) adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Jika bank sentral ingin mengurangtjumlah uang beredar (dalam keadaan inflasi), bank sentral menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBl), uang akan masuk ke bank sentral, sehingga uang beredar berkurang. Hal sebaliknya terjadi jika bank sentral ingin menambah uang
  2. Kebijakan diskqnto (discount policy) mengubah diskonto bank Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga untuk , merangsang keinginan orang menabung sehingga jumlah uang beredar masuk ke bank. Dengan cara ini, laju inflasi dapat ditekan. Hal sebaliknya terjadijika ba.nk sentral mengamati bahwa kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi disebabkan jumlah uang yang beredar terlalu sedikit (terjadi deflasi).
  3. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cash ratio). Bank umum menerima uang dari nasabah dalam berbagai bentuk tabungan. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan, disebut cadangan kas minimum. Misalkan, selama ini cadangan kas minimum 20% bank sentral yang melihat jumlah uang beredar terlalu banyak lalu menaikkan cadangan kas minimum menjadi 30% sehingga jumlah uang cadangan semakin banyak dan uang beredar Kebijakan ini biasa diambil saat terjadi inflasi. Hal sebaliknya terjadi jika bank sentral ingin menambah uang beredar (saat deflasi).
  4. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.
  5. Kebijakan dorongan moral (moral suasion). Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. lsinya dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau pun melepaskan pinjaman.

 

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

Kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

Adapun, tujuan kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.

Instrumen kebijlakan fiskal adalah sistem perpa;akan dan politik ang

  1. Sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umurn. Sebaliknya, jika tarif pajak dikurangi, pemerintah berrnaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi, sekaligus meningkatkan konsumsi.
  2. Politik anggaran. Dilihat dari perbandinqan nrlai penerirnaan dan pengeluaran, politik anggaran dapat dibedakarr menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan. Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh. Namun, bila pemerintah memilih anggaran berimbang, dua hal yang paling pokok yang ingin dicapaiadalah peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surpius. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar pengeluarannya daripada penerirnaan, dan dipilih jika pemerintah ingin menstirru ir pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus adalah kebalikan dar anggaran defrsit, dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspanstif dan memanas.